|
Hukum Uang Warnai Penegakan Hukum
BANJARMASIN – Kapolda Kalsel Brigjen Drs Halba Rubis Nugroho MM mengaku prihatin mengenai penegakan hukum yang masih diwarnai praktik kotor.
Dalam orasinya pada Dies Natalis STIH Sultan Adam Ke-25 kemarin, Kapolda Halba menyebut uang mewarnai penegakan hukum. Orasi ilmiah sang jenderal bintang satu ini agaknya membuka mata, bagaimana selama ini hukum itu diterapkan.
Dalam orasinya berjudul “Upaya Membangun Kinerja Aparat Penegak Hukum yang Profesional, Transparan, Jujur, dan Adil, Guna Mewujudkan Supremasi Hukum”, Kapolda Kalsel ini mengaku problema hukum di Indonesia sangat multikompleks. Dia mencontohkan problem itu saat membuat peraturan perundang-undangan, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan, uang mewarnai penegakan hukum, hukum jadi komuditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif, lemahnya kualitas dan intergritas SDM penegak hukum, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, keterbatasan anggaran, serta penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.
Pengakuan jujur sang Kapolda ini, membuat para wisudawan STIH Sultan Adam harus siap menghadapi problema itu ketika berkiprah di dunia hukum.
Dalam wisuda yang digelar Senin (28/4) kemarin, sebanyak 110 sarjana hukum baru dengan IPK rata-rata 3,1 ditelorkan perguruan tinggi swasta ini. Kiprah STIH Sultan Adam cukup tinggi di Kalsel, terbukti banyak lulusannya yang menggeluti berbagai profesi, dari hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, anggota DPRD, PPAT, pengusaha, dan PNS, hingga pegawai swasta.
Dalam acara itu, pimpinan STIH Sultan Adam dan pengurus yayasan menghendaki agar uang SPP dan sumber lainnya, digunakan untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat memberi bekal bagi mahasiswa STIHSA. Terbukti, sejak 2004 hingga sekarang, banyak buku literatur utama semester I-IV yang dicetak dan diberikan kepada mahasiswa secara gratis.
Bahkan, STIHSA juga menjalin kerjasama dengan Polda Kalsel dan Pemkab Tapin, termasuk secara bertahap menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. (dig)
|