Blog For Free!
Archives
Home
2009 November
2009 October
2009 September
2009 August
2009 July
2009 June
2009 May
2009 March
2009 January
2008 December
2008 November
2008 October
2008 September
2008 August
2008 July
2008 June
2008 May
2008 April
My Links
Website Materi Hukum
Cara Bikin Website
Forum Hukum
Pasang Iklan Gratis
Tutorial Penting
Kumpulan Ebook Gratis
Download Antivirus
tBlog
My Profile
Send tMail
My tFriends
My Images
Sponsored
Blog
| Hukum Lingkungan Indonesia (bag 1) |
| 10.29.09 (11:58 am) [edit] |
| Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan beberapa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahterraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945. UU No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, UUPLH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari sistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mepunyai subsistem yang terdiri atas: 1. Hukum Penataan Lingkungan. 2. Hukum Acara Lingkungan. 3. Hukum Perdata Lingkungan. 4. Hukum Pidana Lingkungan. 5. Hukum Lingkungan International. |
| 0 Comments |
| Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Humaniter International (bag 4) |
| 10.03.09 (11:44 am) [edit] |
| Kewajiban perlindungan lingkungan yang paling ketat tidak berasal dari suatu konvensi, tetapi berasal dan Resolusi Dewan Kemanan PBB. Pada waktu Irak menginvasi Kuwait bulan Agustus 1990, resolusi ini mewajibkan pertanggung jawaban negara atas invasi militer yang dilakukan oleh Irak Resolusi No 687 menguatkan bahwa Irak berdasarkan hukum international bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan kerusakan sumber-sumber alam yang diakibatkan oleh invasi yang tidak sah terhadap kuwait. Invasi Irak ke Kuwait telah mengarahkan pada pertimbangan yang lebih maju terhadap lingkungan sebagai akibat perang dan konflik bersenjata. Pada bulan Desember 1992 Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi Majelis yang memperkuat bahwa perusakan lingkungan tidak dibenarkan brdasarkan keperntingan militer. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang ada juga melarang perusakan terhadap sumur-sumur minyak dan pembuangan limbah minyak mentah ke laut. Majelis Umum PBB Mendorong negara-negara untuk segera melakukan segala tindakan untuk menjamin ketaatan terhadap hukum international yang ada dalam perlindungan lingkungan yang pada waktu konflik bersenjata dan meminta kepada sekjen PBB untuk melapor kepada Majelis Umum tentang aktivitas yang dilakukan oleh Komite Palang Merah International dan badan-badan lain yang relevan. E. Kesimpulan Walaupun perlindungan lingkungan dalam hukum hak asasi manusia maupun dallam hukum humaniter international secara inplisit sudah terakomodir tetapi masih sangat lemah. Sudah diakuinya hak terhadap lingkungan yang sehat sebagai hak yang sejajar dengan hak untuk melakukan pembangunan dan hak untuk perdamaian yang dikenal denga hak solidaritas atau hak generasi ketiga tidak serta merta membuat ketentuan baru dalam hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter international apalagi kemudian dianggap sebagai ketentuan baru dalam perang. Poin penting disini dari hasil telaah terhadap kedua hukum tersebut kaitannya dengan perlindungan lingkungandalam perang adalah perlu adanya dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat international untuk menggabungkan perlindungan hak asasi manusia dan hak lingkungan dalam hak asasi manusia maupun dalam hukum humaniter international perlu ditindak lanjuti dengan membuat ketentuan baru maupun memberikan penafsiran secara luas hak-hak yang telah dilindungi oleh hukum hak asasi manusia maupun dalam hukum humaniter international. |
| 0 Comments |
Situs Penting
Ilmu Hukum
Jurnal Hukum
Lembaga Bantuan Hukum
DepKum HAM
Permasalahan Hukum
Kamus Hukum
Agama
Kumpulan Software Gratis
Cerita
Download Software Gratis
Planetarium 2.0
Win Zip 8.0
Adobe Reader 8.0
WinRAR
LOGO STIHSA
Freeware
Download Materi Kuliah
Hk Waris Islam BAB I
Hk. Waris Islam BAB II
Hk. Waris Islam BAB III
Hk. Waris Islam BAB IV
Hk. Waris Islam BAB V
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Fiqih Jinayah
presentasi kuliah hukum waris islam I
presentasi kuliah hukum waris islam II
presentasi kuliah hukum waris islam III
presentasi kuliah hukum waris islam IV
presentasi kuliah hukum islam I
presentasi kuliah hukum islam II
presentasi kuliah hukum islam III
presentasi kuliah hukum islam IV
presentasi kuliah hukum islam V
presentasi kuliah hukum islam VI
Download Materi Kuliah Hukum Keluarga & waris Islam
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB X
BAB XI
