Blog For Free!
Archives
Home
2009 November
2009 October
2009 September
2009 August
2009 July
2009 June
2009 May
2009 March
2009 January
2008 December
2008 November
2008 October
2008 September
2008 August
2008 July
2008 June
2008 May
2008 April
My Links
Website Materi Hukum
Cara Bikin Website
Forum Hukum
Pasang Iklan Gratis
Tutorial Penting
Kumpulan Ebook Gratis
Download Antivirus
tBlog
My Profile
Send tMail
My tFriends
My Images
Sponsored
Blog
| PENGUMUMAN UNTUK SEMUA PENGUNJUNG SETIA BLOG INI |
| 03.29.09 (12:58 pm) [edit] |
| BLOG INI TIDAK DALAM PENGAWASAN, JIKA ADA PERTANYAAN SILAKAN IKUTI FORUM ATAU MELALUI KOMENTAR DI WEBSITE TERBARU SAYA http://riana-kesuma-ayu.co.cc..., DAN DAPATKAN JUGA PROGRAM PERHITUNGAN WARIS ISLAM, GRATIS!! |
| 0 Comments |
| Harapan Untuk Undang-Undang MINERBA |
| 03.27.09 (11:14 pm) [edit] |
| UU Minerba harus mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan pelaku usaha sektor pertambangan. Jangan tebang pilih, apalagi untuk menghalangi kepentingan investor asing. UU Minerba yang baru bakal membatasi luas lahan pertambangan berdasarkan jenis komoditi yang ditambang. Pembatasan itu diberlakukan untuk izin Khusus Pertambangan (KP) dan izin usaha pertambangan. Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto, menyebutkan rencana pembatasan izin KP dan usaha pertambangan bertujuan untuk meniadakan pertambangan yang menguasai lahan terlalu besar. “Selain tidak ada pertambangan dengan penguasaan lahan terlalu besar, pembatasan itu juga bertujuan meniadakan aset konsolidasi,” jelas Airlangga. Pembatasan tersebut antara lain penambangan metal mineral seperti emas dan timah hanya dibatasi 100 ribu hektar untuk luas masa eksplorasi dengan 25 ribu ha untuk areal eksploitasinya. Berikutnya, penambangan no mineral seperti intan dan batu mulia, luas masa eksplorasi maksimal 25 ribu ha, dan masa eksploitasi hanya 5 ribu ha. Untuk luas penambangan batu-batuan pada masa eksplorasi dibatasi 5 ribu ha, sedangkan untuk masa eksploitasi hanya seribu ha. Sedangkan areal eksplorasi penambangan batu bara bakal dibatasi 50 ribu ha dengan luas masa eksploitasi 15 ribu ha. Sementara izin penambangan rakyat akan dibatasi berdasarkan nama pengelola. Apabila pengelolanya adalah individu, izin itu akan dibatasi maksimal satu hekter. Sedangkan untuk penambangan rakyat berkelompok tanpa berbadan hukum diberi jatah 5 ha, dan yang berbadan hukum berupa koperasi diberi lahan 10 ha. Luas areal eksploitasi lebih kecil dibandingkan masa eksplorasi karena lokasi persis sumber daya alam tambang yang akan diambil sudah diketahui. Priyo mengatakan, faktor luas areal penambangan tidak perlu dibatasi ketat. Pasalnya, pembatasan justru makin memicu kerusakan lingkungan semakin parah sebagai dampak dari bentuk aktivitas eksploitasi tambang secara berlebihan. Persoalannya bukan pada luas areal penambangan, tapi di mana lokasi endapan bahan tambangnya. “Justru pembatasan luas areal penambangan berpotensi lebih mengancam konservasi wilayah. Sebab, dalam aktivitas penambangan secara profesional pasti menyisakan minimal 70% area untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan. Misalnya, dari 2.000 ha tambang batu bara, yang ditambang hanya 100 ha,” cetusnya. Menurutnya, eksploitasi berlebihan bisa dicegah apabila penerapan kebijakan itu memberikan ruang bagi pencadangan wilayah dengan mengacu penambangan secara baik (good mining practice). “Dalam konteks good mining practice, maksimal 30% lokasi yang bisa ditambang dari total luas area konsesi penambangan. Sedangkan yang selebihnya harus dialokasikan untuk wilayah pencadangan, termasuk untuk kepentingan konservasi lingkungan,” kata Priyo. Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo, mengakui UU Minerba masih menyisakan sejumlah pertanyaan bagi investor asing. Di antaranya mengenai mekanisme kontrak yang berubah dari antara pemerintah dan swasta (government to business) menjadi swasta dengan swasta (business to business). Selain itu, keberlanjutan kontrak karya yang sudah berjalan pasca pemberlakuan UU Minerba tersebut. Namun, Herman optimistis pengesahan UU Minerba akan menyedot minat investasi asing di sektor pertambangan nasional. Setidaknya tercatat tiga investor asing yang kini sudah melirik untuk masuk yakni Rio Tinto, BHP, dan satu lagi perusahaan asal Rusia. UU Minerba sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967 diyakini mampu mengakomodir berbagai kepentingan seperti kejelasan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan itu juga mencantumkan mekanisme pengelolaan lingkungan, serta kewajiban meningkatkan nilai tambah mineral bagi kepentingan negara. "UU itu juga bisa mencegah praktik-praktik bisnis pertambangan yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan grey area (ketidakjelasan) hukum pertambangan kita," tutur Herman Afif. |
| 0 Comments |
| Lahirnya Undang-Undang Minerba, Wajah Baru Dunia Pertambangan |
| 03.27.09 (11:07 pm) [edit] |
| Setelah 3,5 tahun negosiasi alot, Rancangan Undang-Undang Minerba akhirnya disahkan dalam sidang paripurna MPR/DPR hari ini, Selasa (16/12/2008). Inilah era baru dalam dunia pertambangan di Indonesia yang sempat mendulang beberapa kontroversi. UU Minerba ini memberlakukan beberapa hal kontroversial seperti perubahan sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. KK, PKP2B dan Masa Peralihan Dalam UU Minerba ditetapkan pada pasal 170 bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Namun UU tersebut juga mengatur bahwa meskipun KK dan PKP2B yang berjalan tetap berlaku, namun ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU Minerba diberlakukan. Tapi tidak semua ketentuan yang disesuaikan, ketentuan yang terkait penerimaan negara tetap dipertahankan dan tidak perlu diubah. "Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud adalah upaya peningkatan penerimaan negara," demikian tercantum dalam draf tersebut. Dengan aturan baru ini, artinya semua aturan dalam KK dan PKP2B yang sudah berjalan saat ini harus disesuaikan dengan ketentuan baru selambat-lambatnya satu tahun ke depan. Menurut Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Irwandy Arif, ketentuan aturan peralihan yang tercantum dalam draft UU Minerba tersebut menyimpang dari hakikat aturan peralihan. "Aturan peralihan seharusnya memberikan kepastian hukum. Tapi ketentuan tersebut membingungkan, di satu sisi mengakui dan menghormati jangka waktu kontrak/perjanjian, akan tetapi di sisi lain substansi kontrak/perjanjian disesuaikan dengan UU baru, kecuali berkaitan dengan penerimaan negara. Artinya dengan kata lain ketentuan peralihan memaksa para pihak untuk mengubah kontrak/perjanjian," katanya dalam keterangan pers. Bentuk Pengusahaan Dalam UU Minerba pasal 33, pengusahaan pertambangan yang sebelumnya menggunakan rezim kontrak dan perjanjian selanjutnya dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP). Bedanya, jika menggunakan bentuk kontrak dan perjanjian, maka pemerintah dan perusahaan tambang merupakan dua pihak yang setara. Sehingga jika terjadi dispute (permasalahan) maka perusahaan tambang bisa menyeret pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase. Hal ini terjadi dalam kasus divestasi Newmont. Sementara dalam bentuk izin, posisi pemerintah bisa dikatakan lebih 'tinggi atau berkuasa' karena berlaku sebagai pihak yang memberi izin kepada perusahaan tambang untuk melakukan aktivitas tambang. Dengan begitu, pemerintah punya 'kuasa' untuk mencabut izin jika dirasa perlu melalui prosedur yang ada.Pemberian izin pun dibagi tiga. Untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin diberikan kepada perusahaan tambang yang bisa melakukan pertambangan skala besar. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk komunitas atau koperasi yang melakukan aktivitas pertambangan skala kecil. Sementara Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) dilakukan perusahaaan tambang dengan badan pelaksana yang dibentuk pemerintah. Dalam sektor migas, badan tersebut bersifat seperti BP Migas. Menurut Irwandy, PUP dianggap lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan IUP dalam berusaha karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki prevailling law system yang baik. Menurut Irwandy, saat ini sektor pertambangan memiliki kaitan dengan 16 UU sektor lain dan berpotensi akan lebih banyak terjadi ketidaksinkronan. Hal ini disebabkan 16 UU sektor lain tersebut belum mengakomodasikan secara spesifik berkaitan dengan sektor pertambangan. "Sehingga jika hanya IUP yang tersedia untuk berusaha dan tidak memberikan alternatif bentuk PUP untuk investasi besar, maka dikhawatirkan investor-investor besar di sektor pertambangan tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Badan yang melakukan PUP dengan pelaku usaha harus memiliki kewenangan yang memadai sebagai para pihak yang melakukan perjanjian," katanya. Kewajiban Pembangunan Pengolahan Dalam UU Minerba juga tercantum mengenai keajiban pembangunan pengolahan (smelter) di dalam negeri. Hal ini ditetapkan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk tambang dalam negeri. Selama ini Indonesia dinilai kurang diuntungkan karena banyak produk tambang dalam negeri yang diekspor sebagai produk mentah, sehingga harganya murah. Setelah diolah di luar negeri, banyak produk setengah jad atau yang sudah jadi kembali diimpor ke Indonesia. Dengan begitu, nilai tambah produk-produk tambang justru dinikmati negara-negara lain. Kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan PUP dalam melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri tercantum pada UU Minerba Pasal 110. Dalam pasal 171 disebutkan pelaksanaan ketentuan tentang pemurnian terhadap pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-undang Minerba disahkan. Namun Irwandy mengingatkan agar kelayakan suatu tambang juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan sejauh mana tingkat downstream industri yang wajib dilakukan oleh perusahaan. "Belum ada penjelasan rinci tentang penetapan batasan minimum suatu tambang telah menjalankan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam rangka peningkatan nilai tambah. Sebab jika tidak dibatasi tingkat minimum downstream industri yang harus dijalankan dapat saja perusahaan tambang kembali menjual raw material dalam bentuk bulk yang tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi," katanya. Selain itu jangka waktu 5 tahun untuk memenuhi kewajiban melakukan pengolahan di dalam negeri dinilai tidak efektif, mengingat pendirian pabrik harus mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya kapasitas minimum, batasan teknologi, infrastruktur, energi, lokasi, biaya, sumberdaya manusia, dan sebagainya. Luas Wilayah UU Minerba ini juga mencantumkan batasan luas wilayah kegiatan pertambangan sebagi berikut : Luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi mineral logam tidak melebihi 100.000 ha dan untuk operasi produksi mineral logam tidak melebihi 25.000 ha (Pasal 50 dan Pasal 51). Luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi batubara tidak melebihi 50.000 ha dan untuk operasi produksi batubara tidak melebihi 15.000 ha (Pasal 59 dan Pasal 60). Luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi mineral non logam tidak melebihi 25.000 ha dan untuk operasi produksi tidak melebihi 5.000 ha (Pasal 53 dan Pasal 54). Luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi batuan tidak melebihi 5.000 ha dan untuk operasi produksi batubara tidak melebihi 1000 ha (Pasal 56 dan Pasal 57). Ketentuan Fiskal (Perpajakan) Dalam UU Minerba, beberapa ketentuan fiskal di dalam RUU Minerba adalah sebagai berikut: Tarif perpajakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu/prevailing law (Pasal 133 Ayat 3 dan Ayat 5, Pasal 136). Adanya kewajiban perpajakan tambahan sekitar 10%, yakni 6% untuk pemerintah pusat dan 4% untuk pemerintah daerah (Pasal 134 Ayat 1). Besaran tarif iuran produksi (royalty) ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi dan harga (Pasal 137 Ayat 1). Menurut Irwandy, hal ini akan menambah beban biaya pengusahaan pertambangan. Kewajiban perpajakan tambahan di atas Pajak Penghasilan Badan dan Royalti menurutnya tidak lazim diterapkan di negara-negara penghasil tambang. "Tidak perlu adanya tambahan pajak baru karena akan menambah beban biaya yang menjadikan investasi pertambangan di Indonesia tidak kompetitif dibandingkan negara-negara penghasil tambang," katanya. UU Minerba ini nampaknya masih akan mendulang kontroversi meski sudah disahkan. Akankah UU Minerba ini membawa kemajuan di sektor pertambangan? Kita lihat saja. Sumber:http://www.detikfinance.com/r...,-era-baru-dunia-pertamba ngan. |
| 1 Comments |
Situs Penting
Ilmu Hukum
Jurnal Hukum
Lembaga Bantuan Hukum
DepKum HAM
Permasalahan Hukum
Kamus Hukum
Agama
Kumpulan Software Gratis
Cerita
Download Software Gratis
Planetarium 2.0
Win Zip 8.0
Adobe Reader 8.0
WinRAR
LOGO STIHSA
Freeware
Download Materi Kuliah
Hk Waris Islam BAB I
Hk. Waris Islam BAB II
Hk. Waris Islam BAB III
Hk. Waris Islam BAB IV
Hk. Waris Islam BAB V
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Hk Waris Islam
Fiqih Jinayah
presentasi kuliah hukum waris islam I
presentasi kuliah hukum waris islam II
presentasi kuliah hukum waris islam III
presentasi kuliah hukum waris islam IV
presentasi kuliah hukum islam I
presentasi kuliah hukum islam II
presentasi kuliah hukum islam III
presentasi kuliah hukum islam IV
presentasi kuliah hukum islam V
presentasi kuliah hukum islam VI
Download Materi Kuliah Hukum Keluarga & waris Islam
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB X
BAB XI
